DPR Memanggil Nadiem, Sampoerna Serta Tanoto Foundation Untuk Mengurus Soal Pendidikan Yang Saat Ini Tengah Menjadi Perbincangan
INDOHARIAN.COM – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan pihaknya, DPR memanggil Nadiem selaku Menteri Pendidikan serta Kebudayaan (Mendikbud) untuk meminta penjelasan mengenai langkah memasukkan Sampoerna Foundation serta Tanoto Foundation pada daftar penerima hibah dari Kemendikbud. Dua lembaga tersebut juga akan dimintai keterangan.
Sebelumnya, dua lembaga nonprofit itu dikatakan akan mendapat hibah program Organisasi Penggerak maksimal sebesar Rp20 miliar per tahun.
DPR memanggil Nadiem lewat Syaiful yang mengatakan pihaknya tengah mendiskusikan rencana pemanggilan Nadiem pada internal Komisi X DPR. Ia pun membuka kemungkinan pemanggilan Nadiem dilaksanakan pada masa reses, yaitu antara 17 Juli sampai pada 13 Agustus 2020.
”Kami tengah mendiskusikan pada internal komisi kalau sekiranya penting, ya mungkin pada masa reses kami akan minta ke pimpinan DPR,” terang Syaiful, pada hari Kamis (23/7).
Sesudah memanggil Nadiem DPR baru akan bergerak agar meminta penjelasan secara langsung terhadap Sampoerna Foundation serta Tanoto Foundation. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut berharap seluruh pihak mengenai dapat melahirkan solusi tentang masalah program Organisasi Penggerak Kemendikbud tersebut.
Lebih jauh, Syaiful berkata bahwa memasukan Sampoerna Foundation serta Tanoto Foundation pada daftar penerima hibah dari Kemendikbud adalah langkah yang tak etis. Menurutnya, kedua lembaga nonprofit tersebut seharusnya memberikan corporate social responsibility (CSR) bagi dunia pendidikan.
Dia pun mengatakan langkah mundur yang diambil oleh Majelis Pendidikan Dasar serta Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama sudah membuat Organisasi Penggerak menjadi sebuah program yang tak lagi relevan.
”Dengan mundurnya NU serta Muhammadiyah, program tersebut di mata saya semakin tak relevan sebab NU dan Muhammadiyah yang mempunyai jaringan paling banyak selama ini,” kata Syaiful.
Agar diketahui, Program Organisasi Penggerak Kemendikbud yang digagas Nadiem memiliki misi membantu meningkatkan kualitas pengajar saat tengah Ujian Nasional ditiadakan. Masalahnya, potensi salah sasaran dana hibah negara mencuat karena ada organisasi tak murni lembaga pendidikan yang lolos.
SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya |
bupati kotawaringin ditangkap |
pemeriksaan Maria Pauline Lumowa |
Ibrahimovic menangkan Rossoneri |
Nadiem menyatakan program tersebut pada awal Maret. Tujuannya, supaya bisa mengajak organisasi masyarakat dalam bidang pendidikan berlomba membantu pelatihan yang ditargetkan untuk guru dan juga kepala sekolah.
Pelatihan tersebut dilaksankan menjadi tindak lanjut keputusan Nadiem mengganti UN menjadi asesmen kompetensi serta survei karakter dengan numerasi serta literasi jadi poin penting yang akan diujikan.
Mendikbud pun ingin guru serta kepala sekolah menguasai numerasi dan literasi pada pembelajaran. Organisasi masyarakat pun diminta agar membuat rencana pelatihan guru pada dua bidang tersebut dari seleksi Organisasi Penggerak.
Sampoerna Foundation mengatakan mereka secara terbuka sudah dipilih oleh Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia agar menjadi salah satu pelaksana Program Organisasi Penggerak (POP), bersama ratusan organisasi lainnya.
DPR memanggil Nadiem, Sedangkan Tanoto Foundation menolak untuk menerima dana sebesar Rp20 miliar dari Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan melalui program Organisasi Penggerak.
Sumber: Cnnindonesia.com
Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate DPR Memanggil Nadiem Indoharian news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com