Jokowi Meminta Penundaan RKUHP Dari DPR
Minta Penundaan RKUHP, Nasir: Tak Ada Lawan Jokowi
Indoharian.com – Anggota Komisi Hukum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasih Djamil katakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bisa tetap mengesahkan RKUHP dengan pengambilan suara di badan musyawarah. Tetapi tidak ada yang berani melawan Jokowi soal Penundaan RKUHP dari berbagai pihak yang memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan.
“Kalau presiden mau ditunda ya monggo. Saat ini tidak ada yang berani melawan presiden,” ucap Nasir ketika dihubungi, Jumat (20/9/2019).
Nasir sendiri berharap agar presiden dapat bersabar menunggu keputusan dari DPR. Sebab, dewan masih belum mengambil keputusan apakah dapat menerima permintaan penundaan atau tidak.
Karena itu, Nasir katakan RKUHP, telah melalui pembahasan yang sangat panjang dan telah melalui keputusan tingkat satu. Akan tetapi, menurut Nasir, apapun keputusannya harus berdasarkan dari rasionalitas. Bukan hanya dari emosi semata.
“Ya kalau mayoritas menerima usulan ditunda , tentu akan ditunda. Tapi kalau penundaan hanya karena tekanan, maka tentu tidak sehat bagi iklim pembentukan perundang-undangan,” ucap dia.
| SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya |
| Faldo gabung PSI |
| Pengunduran diri Menpora |
| DPRD gadaikan SK |
Jokowi dalam konferensi pers siang tadi memutuskan untuk penundaan RKUHP. “Setelah mendengar masukan-masukan saya berkesimpulan masih ada materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut,” ucap Presiden RI saat jumpa pers pada Jumat, 20 September 2019.
Untuk itu pula Jokowi perintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Leoly untuk menyampaikan keputusan ini kepada DPR. “Agar pengesahan RKUHP ditunda dan pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” ucapnya.
Presiden Jokowi akhir-akhir ini pun telah menghadapi banyak protes karena mengabaikan aspirasi publik. Dosen Universitas Diponegoro Semarang, Wijayanto, katakan bahwa dalam sepanjang sejarah era reformasi, baru pada masa kepemimpinan Jokowilah Oligark mendapat kemenangan mutlak.
Tidah hanya itu, lolosnya pembahasan RUU KPK, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan dianggap sebagai menjadi pintu masuk bagi oligarki untuk menguasai politik Indonesia. Bahkan, sikap Jokowi pun telah disoroti karena membiarkan anak-menantu mengincar kursi walikota.
Penundaan RKUHP membutuhkan persetujuan dari pihak DPR dengan banyaknya suara yang menyetujui hal tersebut.
Sumber : Tempo
Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Penundaan RKUHP Politik
Related Post
![Permalink to Informasi Terkini Serangan Mendadak Rudal Israeal]( "Permalink to Informasi Terkini Serangan Mendadak Rudal Israeal")
Indoharian – Informasi Terkini Serangan Mendadak Rudal Israeal Serangan
![Permalink to Rencana Serangan Balasan Israel Tanpa AS]( "Permalink to Rencana Serangan Balasan Israel Tanpa AS")
Indoharian – Rencana Serangan Balasan Israel Tanpa AS AS
![Permalink to Tindakan Israel Setelah diserang 300 Rudal]( "Permalink to Tindakan Israel Setelah diserang 300 Rudal")
Indoharian – Tindakan Israel Setelah diserang 300 Drone dan
