PSI Minta Sistem Zonasi Dievaluasi Total Imbas Pemalsuan Dokumen

PSI Minta Sistem Zonasi Dievaluasi Total

Indoharian – DPP PSI kini sedang menyoroti sistem zonasi PPDB yang diberlakukan di berbagai daerah. Ketua DPP PSI, Furqan AMC meminta agar Sistem Zonasi Dievaluasi Total karena hal tersebut dianggap sangat rawan terhadap pemalsuan dokumen.

Sistem zonasi PPDB sekarang ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Alih-alih yang awalnya untuk pemerataan pendidikan, yang terjadi kini sistem Zonasi PPDB ini malah mendiskriminasi dan menumbuhkan budaya negatif yang bisa merusak. Kata Furqan, Rabu (12/7/2023).

Furqan mengatakan bahwa sistem zonasi PPDB yang diberlakukan sekarang ini mendiskriminasi para calon siswa yang seharusnya mereka dijamin hak pendidikannya oleh konstitusi, hanya gegara letak rumah yang tidak masuk kedalam zonasi tersebut. Dia menilai sistem PPDB tersebut justru akan membuat anak-anak yang tinggal di desa atau pinggiran kota sangat kesulitan untuk mengakses sekolah negeri yang lebih bermutu di kota.

Selain itu, menurut dia Sistem Zonasi Dievaluasi Total karena kini malah menyuburkan praktik pemalsuan dokumen, adanya pungli dan percaloan didalam PPDB ini. Furqan mencontohkan di SMA Negeri 8 Pekanbaru, Riau beberapa hari lalu ditemukan kasus 31 Kartu Keluarga (KK) yang diduga palsu.

Kemudian ada kasus penemuan 31 KK bodong dari para calon siswa di SMA 8 Negeri Pekanbaru tersebut itu baru puncak gunung es yang terungkap. Besar dugaan terdapat  praktik pemalsuan KK tersebut kini menjadi jamak di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Kata Furqan.

Sebelumnya di Kota Bogor, Jawa Barat, Wali Kota Bima Arya menyebut terdapat 155 pendaftar zonasi PPDB yang justru tidak sesuai domisili dalam Kartu Keluarga (KK) yang tercatat.

Tentu saja ini adalah sebuah budaya negatif yang ada didalam pendidikan yang malah dapat merusak basis moral si anak tersebut. Jadi berbohong kini dianggap sudah biasa. Ujarnya.

Selain itu, para calon siswa yang dicoret dari PPDB dari suatu sekolah karena ketahuan telah memanipulasi data, juga dapat mengalami trauma psikologis karena resiko stigma sosial. Sambung Furqan.

Dia menyebut bahwa dengan Sistem Zonasi Dievaluasi Total karena malah mendorong praktik jual beli Kartu Keluarga (KK) yang dapat mengganggu data dukcapil setempat.

Sumber: Detik

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.comBerita Dunia Terbaru

« Previous Post

Fakta Khasiat Minum Kopi Campur Soda, Apa Saja?

Next Post »

NasDem Minta Maaf Ke The Jakmania, Karena Ini

Author: indo

Related Post