Soal Perppu KPK, Jokowi Tersandera Politik, Ini Kata Hendri

Jokowi Tersandera Politik Karena Sudah Menyetujui Revisi Undang-Undang KPK

Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Indoharian, news, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

Indoharian – Soal Perppu KPK, Jokowi Tersandera Politik, Ini Kata Hendri

INDOHARIAN.COM – Seorang Presiden Jokowi tersandera politik dan belum mengambil sikap dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengganti Undang-undang (Perppu) yang sudah membatalkan UU KPK.

Padahal, seorang Jokowi sudah mengatakan akan segera mempertimbangkan penerbitan Perppu, mengalkulasi dan juga menerima masukan dan juga aspirasi masyarakat. Pernyataan tersebut dirinya sampaikan sesudah bertemu dengan puluhan tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Kamis (26/9/2019).

Dari sisi lain, gelombang desakan tidak surut. Ribuan mahasiswa aktivis dan juga elemen sipil masih berunjuk rasa turun ke jalan. Aksi tersebar di sejumlah daerah, juga terkonsentrasi di depan Gedung DPR dan juga MPR.

Seorang Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio waktu sekarang ini Jokowi tengah dalam situasi sangat penuh pertimbangan. Menurut dirinya, mestinya Jokowi tersandera politik bisa intens melakukan kordinasi bersama dengan berbagai kalangan terkait dengan RUU KPK tersebut.

“Jokowi memang sebaiknya membuka ruang dialog sebanyak-banyaknya sama masyarakat, kemarin sudah buka dialog dengan tokoh-tokoh senior, harusnya dengan para mahasiswa saat ini,” tutur Hendri, pada hari Rabu (2/10/2019).

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya

Gerindra sindir Wiranto

tak disalami Mega

jembatan Taiwan ambruk

Dari sisi lain, Hendri menyebutkan kalau Jokowi juga seperti tersandera oleh seorang koalisi dari partai politik pendukung. Risiko politik, ucap seorang Hendri, tidak bisa dielakkan karena undang-undang merupakan sebuah produk dalam politik.

Namun, Hendri juga meyakini, Jokowi akan segera bisa menentukan sikap sendiri berhubung dengan Perppu tersebut. Hendri juga mengingatkan, kalau keputusan penerbitan Perppu sebenarnya menjadi kewenangan penuh Jokowi selaku presiden.

“Pak Jokowi sudah kasih sinyal waktu itu bahwa dirinya sudah tanpa beban, so artinya dia tidak perlu takut disandera gitu,” katanya.

Sinyal tersebut, ucap seorang Hendri, terlihat waktu Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak lagi memiliki beban. Pernyataan tersebut diketahui dan juga disampaikan oleh seorang Jokowi karena sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri pada pemilu 2024 mendatang.

Seorang Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno ,menyebutkan kalau Jokowi memiliki sejumlah pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan bakal menerbitkan Perppu.

Salah satunya, ucap dia, berhubung dengan kemungkinan munculnya seseorang dari persepsi di masyarakat kalau Jokowi ialah pemimpin yang inkonsisten.

Menurut dirinya, hal tersebut terjadi karena pengesahan RUU KPK terkesan terburu-buru untuk disetujui. Lalu, jika tiba-tiba seorang Jokowi mengeluarkan Perppu, maka kesan kalau proses itu terburu-buru pasti akan mengemuka.

“TItu kan kesan yang kurang baik jadinya, itu yang normatifnya,” kata seorang Adi.

Alasan lainnya, ucap seorang Adi, Jokowi juga mesti berhadap-hadapan bersama dengan partai koalisi. Jokowi, lanjut dirinya, mesti meyakinkan partai koalisi jika nantinya memutuskan untuk menerbitkan Perppu.

“Dua hal itu yang saya kira membuat pak Jokowi tersandera politik itu sedang mempertimbangkan untuk membuat Perppu,” katanya.

Sumber: CNNIndonesia