banner 468x60

Terkait Saracen, Apa Harus Pemerintah Ketatkan Aturan Pembelian No Ponsel?

 KRIMINAL, NEWS, TEKNOLOGI
banner 468x60

Terkait Sindikat Saracen, Apa Harus Pemerintah Ketatkan Aturan Pembelian No Ponsel?

Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate, Politik, Berita Dunia Terbaru, Foto, Video, Ulasan Teknologi, Kesehatan, Alam dan Entertainment News

Terkait Saracen, Apa Harus Pemerintah Ketatkan Aturan Pembelian No Ponsel?

IndoHarian – CISSReC memandang perlu pemerintah memperketat Aturan Pembelian No Ponsel supaya dapat mempersempit ruang gerak para pemain layanan konten hoaks.

Ketua dari Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) yakni Pratama Persadha mengemukakan perihal itu melalui surat elektroniknya di Semarang, hari Sabtu pagi, saat merespons penangkapan penyebar hoaks, yakni Saracen cyber army.

Menurut Pratama, tren hoaks sebenarnya tak cuma terjadi di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Bahkan, pada Pemilu Presiden Amerika Serikat 201, masyarakat AS dihantam juga dennga berbertubi-tubi berita hoaks.

Aturan Pembelian No Ponsel “Media penyampaian hoaks di seluruh dunia itu hampir sama, lewat media sosial dan ‘instant messaging’ atau pesan instan,” kata Pratama yang sempat sebagai seorang Pelaksana Tugas Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya
Mendagri Minta Polri Segera Ungkap Maksud Sindikat Saracen
Ternyata Ini Perbedaan DiBalik Heineken Kaleng Dan Heineken Botol
Terlihat Kakek-kakek Umur 66 Tahun Ikut Nikah Massal ‘PKB Mantu’

Di Indonesia, misalnya, setiap orang dapat dengan bebas membeli nomor baru, padahal nomor ponsel yakni sebuah syarat untuk membuat surat elektronik, dan media sosial, dan termasuk “instant messaging”, seperti WhatsApp dan juga Telegram.

Sementara itu, di banyak negara aturan pembelian nomor baru ini harus disertai identitas, tak hanya registrasi yang asal-asalan.Pembelian nomor ponsel, menurut Pratama, musti diikuti dengan infomasi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, lalu ada batas yang jelas buat pembelian sehingga setiap nomor aktif yang teregistrasi langsung dengan KTP elektronik.

Hal ini bakal mempersulit para pelaku buat melakukan “ternak akun”.”Tanpa keleluasaan buat ternak akun, jelas akan mempersulit para pemain layanan konten hoaks buat bergerak,” ungkap pria asal Cepu, Kabupaten Blora, daerah Jawa Tengah itu.

Di lain pihak, pemerintah juga dapat dengan tegas kepada penyedia layanan media sosial buat melakukan filter konten. Hal yang sama telah dilakukan Telegram sebagai sebuah syarat membuka blokir di Indonesia.

Bila masih saja banyak konten hoaks bermunculan di sebuah media sosial, menurut dia, ada baiknya pihak pemerintah memberikan peringatan supaya konten negatif tersebut dapat berangsur berkurang dan juga hilang. Terkait Saracen, Apa Harus Pemerintah Ketatkan Aturan Pembelian No Ponsel?

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

 

Related Search

banner 468x60

Related Posts

Leave a Reply