Bamsoet Singgung Pilkada: Jangan Paksa Pilkada di Saat Pandemi Covid-19

Indoharian – Bamsoet Singgung Pilkada di Masa Pandemi, Begini Katanya

INDOHARIAN.COM  – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bamsoet singgung Pilkada dan meminta pemerintah untuk tidak ngotot untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 kalau laju penyebaran Covid-19 bikin yang positif tambah banyak.

Ketimbang memaksa mengadakan Pilkada, pemerintah ucap Bamsoet singgung Pilkada mestinya harus lebih untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat Indonesia.

“Mendorong pemerintah, dalam hal tersebut Kemendagri dan juga KPU, untuk tidak memaksakan Pilkada dilaksanakan pada tahun 2020 apabila situasi cukup riskan,” kata Bambang dalam keterangannya pada hari Jumat (11/9/2020).

Berdasarkan data yang didapatkan, Bambang mengatakan total ada 45 kabupaten kota yang akan segera mengadakan Pilkada 2020 secara serentak pada tanggal 9 Desember mendatang, masuk dalam kategori zona merah Covid-19.

Bambang juga sangat meminta pemerintah dan juga Tim Satuan Tugas Covid-19 untuk terus memantau kondisi 45 daerah itu. Bambang juga sangat meminta pemerintah untuk memastikan semua daerah tersebut agar tidak berpotensi menjadi klaster baru untuk penyebaran Covid-19 di negara Indonesia.

Tak hanya kepada 45 daerah zona merah itu, menurut seorang Bambang, pemerintah juga harus memantau sejumlah daerah yang lainnya yang dapat dipastikan akan segera ikut untuk mengadakan Pilkada serentak. Menurut dirinya, hal tersebut juga sangat penting untuk dilakukan guna memastikan Pilkada benar bisa dapat digelar.

“Agar apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, untuk dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020,” katanya.

Lanjut lagi, politisi dari Partai Golkar tersebut juga mendorong pemerintah untuk terus mengevaluasi progres tahapan Pilkada 2020 sejauh ini. Penyebabnya, Bambang juga mendapati kalau tidak sedikit protokol kesehatan yang dilanggar selama proses tahapan Pilkada nanti.

Wacana penundaan Pilkada 2020 juga dilontarkan oleh seorang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang juga sangat meminta pemerintah dan juga lembaga penyelenggara pemilu menghentikan pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2020 karena berpotensi melanggar HAM.

Komnas HAM menilai hak untuk hidup, kesehatan, dan juga hak atas rasa aman akan terlanggar kalau pilkada tetap dilaksanakan. Terlebih lagi pada kondisi pandemi virus corona di Indonesia belum sangat terkendali.

Komnas HAM juga sangat mengingatkan kalau penundaan pilkada juga dimungkinkan secara hukum. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang sudah berganti menjadi ke UU No. 6 tahun 2020 mengatakan pilkada bisa ditunda dan dijadwalkan ulang sesudah bencana nonalam berakhir.

Bamsoet singgung Pilkada “KPU, Pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran Covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemiologi yang dipercaya,” begitu bunyi keterangan dari Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM RI dalam keterangan tertulis, pada hari Jumat (11/9/2020).

Sumber: CNNIndonesia

Bamsoet singgung Pilkada Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

« Previous Post

Bentrok Antar Suku Papua Karena Permasalahan Hak Tanah

Next Post »

PDIP Mendesak Anies Batalkan PSBB Total, Ini Alasannya!!

Author: Kribo

Related Post