Telah Sah! Hotel Sultan Diambil Alih Oleh Pemerintah, Begini Ceritanya

Hotel Sultan Diambil Alih Oleh Pemerintah

Indoharian – Hotel Sultan Diambil Alih oleh pemerintah dan akan segera untuk mengelola sendiri penginapan mewah tersebut yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan setelah pemerintah yang telah memenangkan gugatan putusan Peninjauan Kembali (PK) atas sengketa lahan Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno atau berupa bangunan Hotel Sultan dari PT Indobuildco.

Dengan putusan tersebut, Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan ditetapkan secara sah dimiliki oleh negara dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. “Pimpinan telah memutuskan bahwa dengan berakhirnya HGB nomor 27/Gelora/2006 dan nomor 26/Gelora Hotel Sultan Diambil Alih oleh pemerintah akan akan dikelolah sendiri. Jadi Kementerian Sekretariat Negara akan mengelola sendiri dalam hal ini PPK GBK (Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno,” terang Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara yang bernama Setya Utama pada saat jumpa pers di Kemensetneg, Jakarta, seperti dikutip Minggu (5/3/2023).

“Dengan ketentuan bisa dikerjasamakan dengan adanya pihak lain yang memiliki kompetensi untuk mengelola kawasan, mengelola hotel, dan residen, serta aset-aset lain yang berada di atas HPL 1 dan di Blok 15,” imbuhnya. Saat ini pihaknya bersama dengan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) juga masih terus menjajaki untuk melakukan suatu pengecekan fisik, juga melakukan audit dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP). Selain itu rencana untuk pengelolaan ini sejalan dengan dengan upaya untuk merevitalisasi kawasan GBK bagi kepentingan negara, baik untuk olahraga maupun non olahraga serta berbagai adanya kegiatan kenegaraan dan internasional.

“Kita bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dalam mencari modal kerja sama terbaik untuk bisa mendapatkan nantinya manfaat seoptimal mungkin bagi hasil negara ini,” tuturnya. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM sekaligus Ketua Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) yang bernama Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa Hotel Sultan sudah sah menjadi milik pemerintah. Dia bilang Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah membentuk suatu tim transisi terkait pengelolaan penginapan mewah tersebut.

“Sama sekali tidak, karena ibarat makanan gugatan yang diajukan itu adalah makanan basi. Itu sudah pernah diputus dalam putusan PN Jaksel No 952/2006 dan itu juga ketika dalam PK Pertama itu semua sudah dikukuhkan mengenai hak kepemilikan dari Kementerian Sekretariat Negara,” terang Edward.

Pada kesempatan yang sama juga, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang bernama Feri Wibisono menjelaskan berdasarkan bukti yang ada dan telah diperiksa bahwa untuk tanah wilayah GBK, termasuk Hotel Sultan itu adalah Hak Guna Bangunannya telah habis masa berlakunya. Dia juga beranggapan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Pontjo Sutowo tidak lagi layak untuk diperiksa oleh PTUN.

Feri juga menjelaskan keputusan pengadilan bahwa Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah tersebut berada atas nama Kementerian Sekretariat Negara. Serta adanya catatan selama 2007 – 2023 PT Indobuildco tidak lagi membayar royalti kepada negara dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. Sementara itu dari Wakil Menteri Hukum dan HAM sekaligus Ketua Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa Hotel Sultan Diambil Alih dan sudah sah menjadi milik pemerintah. Dia bilang Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah membentuk tim transisi terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Sumber : CNBCIndonesia

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

« Previous Post

Viral! Wanita Kecanduan Makan Tisu Toilet

Next Post »

Mengulas Film Dokumenter Money Shot

Author: indo

Related Post