Jokowi Ungkit Anggaran DKI: Gubernur Itu Tidak Bisa Kontrol Disemua Kegiatan

Indoharian – Jokowi Ungkit Anggaran DKI: Anies Positif Korupsi, Ini Kata Ahok!

INDOHARIAN.COM – Jokowi ungkit anggaran DKI Jakarta di dalam Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pada tahun 2019.

Dirinya sangat meminta barisan penegak hukum untuk lebih dahulu mengatakan kepada seluruh kepala daerah kalau ada indikasi masalah di awal pelaksanaan proyek tersebut. Hal tersebut juga dinilai perlu karena kepala daerah tidak lagi selalu bisa mengontrol seluruh mata anggaran, termasuk di daerah DKI Jakarta yang mempunyai 57 ribu mata anggaran.

“Engga mungkin kontrol segitu banyak kegiatan. Gubernur, bupati, wali kota diingatakn awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program tersebut,” kata Jokowi dalam sambutan dirinya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di daerah Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada hari Rabu (13/11/2019).

Secara umum itu, dirinya mengatakan tidak ingin ada masalah anggaran di daerah. Kesalahan yang sudah diketahui sejak pertama, lanjut dirinya, tidak boleh lagi didiamkan ataupun baru diusut sesudah pengerjaan itu selesai. Menurut seorang Jokowi ungkit anggaran DKI, lebih baik ada pencegahan dari pada terjadi kekeliruan.

“Jelas-jelas itu sudah keliru sejak awal, diingatkan dong. Jangan ditunggu, ngerti keliru, ditunggu sampai terus dikerjakan. Setelah rampung, baru ditebas. Enggak bisa seperti ini,” katanya.

Jokowi menyuruh seluruh aparat penegak hukum, baik itu di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Polda, serta Polres untuk tidak melakukan hal itu. Mantan seorang dari wali kota Solo tersebut pun menyebutkan jangan sampai ada kebijakan dikriminalisasi.

“Kalau tidak ada mens rea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari cari dong [tindak pidananya]. Yang namanya orang, namanya pekerjaan banyak sekali,” katanya.

Lebih lanjut lagi, Jokowi juga sangat meminta para kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan juga wali kota untuk membangun komunikasi yang sangat baik dengan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, jaksa, hingga hakim di dalam wilayah dirinya masing-masing.

“Kalau ada salah satu dari tadi yang saya sebut tidak rukun, satu saja akan menjadi masalah besar dalam setiap menangani problem-problem yang ada di daerah,” ucapnya.

RAPBD DKI Jakarta sangat menjadi sorotan publik karena ada mata anggaran yang tidak masuk akal. Misalnya itu dalam KUA-PPAS 2020, ada juga rencana anggaran yang pengadaan lem aibon dengan harga Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

Selain hal tersebut, ada pula rencana pengadaan pulpen dan juga anggaran sebesar Rp124 miliar di dalam Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Gubernur DKI Jakarta yang bernama Anies Baswedan juga sangat menjelaskan kalau rencana-rencana anggaran tersebut ganjil belum bersifat final. Masih akan dibahas lagi dengan DPRD dan juga akan ada revisi.

Anies juga menyebutkan kalau anggaran-anggaran ganjil tersebut ialah akibat dari dua faktor, yaitu petugas peng-input data yang sangat tidak tertib, serta sistem e-budgeting yang masih belum sangat sempurna.

Jokowi ungkit anggaran DKI dan juga Sejumlah pihak di DPRD DKI pun juga menilai kisruh anggaran yang katakan PSI itu tersebut terlalu dini karena masih dalam proses pengusulan anggaran.

Sumber: CNNIndonesia

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian Jokowi ungkit anggaran DKI news Politik Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

« Previous Post

Adu Tembak, Densus 88 Menyergap Teroris di Riau

Next Post »

Diancam Bom! Personil Bandara Kualanamu Siaga 1

Author: TRAVEL

Related Post