Nusron Wahid: Dimana Bentuk Nepotisme Jokowi Ke Gibran?

Indoharian – Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid memepertanyai soal dugaan Nepotisme Jokowi Ke Gibran yang dinilainya tidak ada rekayasa hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Nusron juga menyinggung PDIP yang disebut memiliki banyak kader anak muda yang bisa diusung di Pemilu 2024.

Awalnya, Nusron mengatakan bahwa yang digugat kepada MK adalah sebuah norma, bukanlah sosok Gibran Rakabuming Raka. Dia pun menilai justru yang diuntungkan dalam perubahan norma tersebut bukan hanya Gibran sendiri.

Yang di sidang itu kan juga bukan hanya Gibran saja. Tapi norma. Norma undang-undang. Yang diuntungkan akibat norma undang-undang itu juga adalah di mana para pejabat politik yang dipilih dari hasil Pemilu baik itu tingkat kepala daerah ataupun anggota DPR, atau anggota DPD, anggota DPRD, kan banyak sekali tidak hanya sosok mas Gibran sendiri. Kata Nusron, Kamis (9/11/2023).

Nusron kemudian menyinggung partai lain yang disebutnya memiliki banyak kader-kader berusia muda. Terutama, kata dia, adakah PDIP yang memiliki banyak kader muda yang bisa untuk dicalonkan.

Kenapa dia nggak mencalonkan anaknya atau siapa begitu yang kebetulan anak muda yang pernah menjadi anggota DPRD atau DPR kan banyak sekali di partai-partai yang lain. Dia juga kan punya anak muda, partai-partai lain juga punya kepala daerah yang masih muda-muda. Ungkapnya.

Ya saya katakan lah, saya sebut di sini, katakanlah teman-teman dari PDIP ini. Kan mereka punya banyak anak muda yang berusia di bawah 40 tahun yang pernah nyalon kepala daerah, yang juga menjadi kepala daerah. Sambung dia.

Dia pun mengaku heran lantaran hanya menyebutkan sosok Gibran saja yang diuntungkan dalam putusan MK ini. Padahal, menurutnya, masih ada kader yang berusia muda lain, seperti Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani yang juga bisa untuk dicalonkan.

Kenapa nggak itu yang dimajukan aja? Kok seakan-akan ini hanya Mas Gibran saja, hanya karena mereka tidak mau menampilkan anak muda, kita kan maunya anak muda tampil. Paparnya.

Lebih lanjut, menurutnya tidak ada rekayasa hukum yang dilakukan okeh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di MK. Sebab, kata dia, hakim konstitusi tidak mungkin bisa dipengaruhi.

Kita semua juga sadar, ini sebetulnya nggak ada apa-apa. Tapi hanya dibesar-besarkan saja. Ini nggak ada apa-apa. Ya kalau memang menganggap ini, Pak Jokowi yang merekayasa, rekayasanya dari mana? Orang hakim-hakim itu, emang gampang ada 9 orang yang bisa direkayasa? Jelas dia.

Pasal 36 atau 46 itu, Undang-Undang MK 46, dimana mengatakan bahwa keputusan itu diatur dan diambil secara kolektif, bukan oleh satu orang saja. Kalau kemudian hanya satu orang yaitu Anwar Usman, kalau dikatakan ada conflict of interested, di mananya? Emang dia bisa untuk mempengaruhi yang lain? Kan nggak bisa juga. Lanjutnya.

Dia pun menilai bahwa demokrasi di Indonesia ini sudah sangat baik. Menurutnya, tidak ada Nepotisme Jokowi Ke Gibran.

Kalau nepotisme itu, misal presiden mengangkat menteri yang adalah anaknya, nepotisme. Kalau pejabatnya itu apointed. Atau seorang bupati mengangkat kepala dinas atau mengangkat sekda, yaitu anaknya atau istrinya, itu yang namanya nepotisme. Tuturnya.

Sedangkan, kata dia, Gibran ini akan dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, menurutnya, tidak ada istilah Nepotisme Jokowi Ke Gibran.

Tapi kalau ini kan yang milih adalah rakyat, yang milih ini rakyat sekali lagi, yang milih rakyat, ya biarkan saja rakyat, wong ini adalah jabatan elected, nggak ada itu nepotisme. Nepotisme nya dimana kalau itu elected, wong yang milih rakyat. Pungkas dia.

Sumber: Detik.com

Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.comBerita Dunia Terbaru Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.comx

« Previous Post

Pengendara Fortuner Bawa Pedang sambil Marah

Next Post »

DPC PDIP Digeruduk Polisi Menuai Sebuah polemik

Author: indo

Related Post