Jurus Jokowi Atasi Banjir Terhenti Karena Anies Baswedan Tidak Melanjutkannya Selama Menjabat Sebagai Gubernur DKI

Indoharian – PDIP: Jurus Jokowi Atasi Banjir Tidak Dilakukan Anies Baswedan

INDOHARIAN – Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono mengkritik langkah Anies disebut tak menjalankan Jurus Jokowi Atasi Banjir saat menjabat gubenur DKI.

Jurus Jokowi Atasi Banjir DKI tidak dijalankan Anies. Banjir sekarnag melanda sebagian besar kawasan Ibu Kota negara DKI Jakarta Selasa pagi,” kata Nursyirwan dalam keterangan tetulisnya, Rabu (10/2/2021).

Jurus yang dimaksud Nusyirwan itu adalah proyek sodetan Kali Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur. Dia menyayangkan karena proyek sodetan Kali Ciliwung itu berhenti.

“Padahal pemerintah sudah mempunyai jurus jitu menangkal banjir yang digagas sejak Pak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI. Salah satunya proyek sodetan Kali Ciliwung. Sodetan Kali Ciliwung adalah sebuah proyek penangkal banjir yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur (KBT). Proyek ini bakal mengalirkan limpahan air sungai Ciliwung ke KBT. Namun sayang, pengerjaannya malah terhenti dan tanpa lanjutan,” ujarnya.

Proyek sodetan Kali Ciliwung itu menurut Nusyirwan digagas saat Jokowi menjabat gubernur DKI Jakarta pada tahun 2013. Sodetan Kali Ciliwung dinilai dapat mengatasi banjir yang terjadi di Jakarta.

“Pada tahun 2013, Joko Widodo yang kala itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggelar rapat bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI. Rapat yang digelar di posko penampungan banjir di GOR Otista, Jakarta Timur, awal 2013 itu menyepakati proyek penanggulangan banjir Jakarta sodetan Kali Ciliwung,” ucapnya.

Masih soal gagasan di tahun 2013. Saat itu sudah dibagikan tugas diantara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Namun, langkah proyek sodetan Kali Ciliwung itu berhenti dikarenakan adanya persoalan pembebasan lahan.
“Dalam rapat tersebut juga menyepakati bahwa proyek tersebut bakal dikerjakan keroyokan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian tugasnya, pemerintah pusat lewat Kementerian PU (saat ini PUPR) melakukan pembangunan infrastrukturnya, sementara Pemprov DKI Jakarta menangani masalah pembebasan lahannya,” papar Nusyirwan.

“Pekerjaan fisik pun dimulai pada tahun yang sama. Sayangnya pengerjaan proyek tersebut malah terhenti tanpa adanya lanjutan, lantaran terganjal pembebasan lahan di daerah Otista, Bidara Cina, yang menjadi tanggung jawab Pemda DKI,” imbuhnya.

Program normalisasi sungai sebelumnya dihapus dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza menyampaikan perubahan draf perubahan RPJMD masih dalam tahapan pembahasan serta mengakomodir kepentingan seluruh pihak.

“Jurus Jokowi Atasi Banjir dan semuanya telah diatur, disusun bersama terkait dengan RPJMD sekarang dalam proses draf pembahasan. Nanti kita akan cek semuanya akan kita diskusikan, prinsipnya program RPJMD yang disusun oleh Pemprov DKI jakarta dibuat sedemikian mengakomodir masukan dari semua pihak, dan kita buat sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat Jakarta,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/2).

Sumber : DetikNews

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian Jurus Jokowi Atasi Banjir news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

« Previous Post

Mampus!! Sidang JK Ditunda, Ini Penyebab Utamanya…..

Next Post »

Jokowi Soal Karantina Wilayah: Lockdown 1 Kota Buat Apa?

Author: Kribo

Related Post