Busyro Kritik Jokowi: Presiden Ini Main-main Masalah RUU KPK

Indoharian – Soal KPK, Busyro Kritik Jokowi: Presiden Kerjanya Gak Becus

INDOHARIAN.COM – Mantan dari komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bernama Busyro kritik Jokowi kepada beberapa poin dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masalah Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) yang diusulkan oleh seorang DPR.

Dirinya menyebutkan kalau Jokowi masih akan menyetujui tiga poin dalam revisi UU KPK yang menurut dirinya justru upaya nyata dari pembunuhan KPK. Dirinya pun menilai Presiden saat sekarang ini sedang membodohi publik.

“Saya juga melihat Presiden ini main-main, tega-teganya membodohi publik. Dikira publik ini bodoh?” ucap seorang Busyro kritik Jokowi, ditemui di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Surabaya, pada hari Sabtu (14/9/2019).

Tiga poin tersebut, ucap seorang Busyro, pertama Jokowi menyetujui Dewan Pengawas di KPK. Kedua, Jokowi menyetujui juga Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Ketiga, Jokowi juga menyetujui perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sedangkan sejumlah poin yang ditolak oleh seorang Jokowi antara lain soal izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Kedua, Jokowi tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan juga kejaksaan.

Ketiga, Jokowi tidak setuju oleh seorang KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan. Dan juga keempat, Jokowi tidak setuju pengalihan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak dilakukan oleh KPK.

Jokowi waktu menjelaskan pandangan dirinya di Istana Negara, pada hari Jumat (13/9/2019), mengatakan ingin lembaga antirasuah tersebut memiliki kewenangan yang lebih kuat dari lembaga lainnya dalam memberantas korupsi.

“Saya ingin KPK memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita,” ucap seorang Jokowi.

Jokowi menyebutkan penguatan KPK dilakukan oleh penyempurnaan terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masalah KPK. Lebih dari 17 tahun UU tersebut belum direvisi.

Di sisi lain menurut dari seorang Busyro pandangan Jokowi, terutama sikapnya menyetujui tiga poin revisi UU KPK, masih berpotensi melemahkan seorang KPK.

“Presiden menolak pelemahan dengan menolak [empat] pasal-pasal yang diajukan oleh DPR, tapi dengan menyetujui tiga poin. Tapi tiga poin setelah kita baca, tiga poin itu masih mengandung unsur-unsur yang akibatnya pembunuhan KPK,” ucapnya.

Dari tiga poin itu, Busyro menyoroti salah satunya tentang perubahan status pegawai KPK menjadi ASN.

Menurut dirinya poin itu ialah ancaman nyata terhadap independensi KPK, secara kelembagaan dan kepegawaian.

“Poin ASN adalah bentuk pembunuhan KPK secara smooth, pakai kursi listrik setrum pelan-pelan. Atau pakai arsenik, ya? Pada suatu saat nanti budaya asli sebagai lembaga independen hilang. Otomatis KPK mati,” katanya Busyro.

KPK, ucap seorang Busyro selama ini dibentuk dengan sistem perekrutan yang ketat, sebagaimana diatur dalam UU KPK. Pegawai dan juga penyidik KPK pun dididik dengan serius, dilatih secara mental dan juga fisik bahkan oleh Kopassus selama beberapa bulan.

“Kita merekrut pegawai KPK, kita juga mendesain pegawai KPK menjadi periset, analis LHKPN, menjadi penyelidik, dan yang memenuhi syarat menjadi penyidik, itu kemudian kita training dan training-nya gak main-main, secara mental dan fisik. Kita titipkan kepada Kopassus di Lembang,” kata seorang dia.

Pelatihan dan juga perekrutan pegawai KPK yang didesain sedemikian rupa, kata Busyro, terbukti mampu menghasilkan SDM yang independen dan bisa menjaga marwah KPK tersebut sendiri.

Busyro kritik Jokowi “Artinya Desain KPK dengan SDM yang sudah pernah dilakukan sebelumnya hasilnya independen, itu karena tidak ada nilai-nilai dan budaya ASN yang masuk di KPK,” ucapnya.

Sumber: CNNIndonesia

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Busyro kritik Jokowi Gudang Amunisi Brimob Meledak Indoharian news Politik Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

« Previous Post

Panglima TNI Atasi Karhutla, Jajaran Gagal Dicopot!

Next Post »

Mahasiswi Dukung RUU KPK, Tak Tahu siapa Pimpinan KPK

Author: TRAVEL

Related Post