banner 468x60

Jaksa Agung Melawan Jokowi Karena Meminta Penuntutan KPK Dihapus

 NEWS, POLITIK
banner 468x60

ICW Donal Fariz: Jaksa Agung Melawan Jokowi Karena Telah Menyuruh Penuntutan KPK Dihapus

Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate, Politik, Berita Dunia Terbaru, Foto, Video, Ulasan Teknologi, Kesehatan, Alam dan Entertainment News

IndoharianJaksa Agung Melawan Jokowi Karena Meminta Penuntutan KPK Dihapus

 

Indoharian, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch sangat menyesalkan dengan usulan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo supaya penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilimpahkan ke Kejaksaan yang dinilai Jaksa Agung melawan Jokowi.

ICW pun menilai pernyataan tsbt adalah pelemahan institusi KPK dan bertolak belakang dgn pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Sebab sebelumnya Presiden sudah menyatakan tidak setuju dengan setiap upaya pelemahan terhadap KPK. KPK ternyata sangat dibutuhkan,” ucap aktivis ICW Donal Fariz saat dihubungi, Senin (11/9/2017).

“Karena gagasan Jaksa Agung melawan Jokowi supaya KPK tetap kuat,” ujar dia.

Donal pun khawatir dengan proses penuntutan menjadi tak maksimal apabila dikembalikan kepada kejaksaan.

Berkaca pada kinerja kejaksaan selama ini, terdapat banyak tersangka korupsi yg dituntut oleh kejaksaan dinyatakan bebas oleh hakim. Termasuk, bila penuntutan yg dilakukan KPK harus mendapat izin kejaksaan, maka Donal pun khawatir kalau prosesnya akan menjadi berbelit-belit.

“Izin penuntutan kepada Kejagung berpotensi menciptakan sumbatan dan birokrasi baru bagi kerja lembaga khusus, seperti KPK,” kata Donal.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017), Jaksa Agung HM. Prasetyo pun menyarankan agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada korps Adhyaksa.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya
PKB Resmi Dukung Emil Maju Dalam Pemilihan Gubernur Jabar 2018
Usai Kencan 1 Jam, Bukan Enak Malah Diberi Tip Uang Palsu
Medsos Dihebohkan, Seorang Pengemudi Mobil Fortuner Mengumpat ke Polisi

 

Karena menurut dia, Indonesia harus berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura.

Ia pun mengatakan, meski kedua negara ini memiliki aparat penegak hukum khusus utk memberantas korupsi, kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

“Baik itu KPK Singapura dan Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja. Dan meskipun KPK Malaysia mempunyai fungsi penuntutan tapi dalam melaksanakan kewenangan tsbt harus mendapat izin terlebih dahulu ke Jaksa Agung Malaysia,” ucap Prasetyo.

Sementara itu, sebelumnya Presiden Jokowi sudah menegaskan, peran KPK harus tetap diperkuat. Pernyataan itu pun disampaikan oleh Jokowi dalam menanggapi pernyataan Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI-P, Henry Yosodiningrat, yg mengusulkan pembekuan KPK.

“Perlu saya tegaskan kalau saya tak akan membiarkan KPK diperlemahkan. Oleh karena itu kita harus bersama-sama menjaga KPK,” ujar Jokowi.

Johan Budi Saptopribowo selaku staf khusus Presiden bidang Komunikasi, saat dikonfirmasi Senin (11/9/2017) malam, masih belum bisa menjawab apa yg disampaikan oleh Jaksa Agung itu mencerminkan sikap Presiden.

Mengenai Jaksa Agung melawan Jokowi. “Saya akan tanya ke Presiden dulu besok (hari ini),” kata dia.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

banner 468x60

Related Posts

Leave a Reply