Tempat Ibadah Dievaluasi Untuk Dapat Mencegah Penyebaran Virus Corona, Agar Berkurangnya Masyarakat Yang Terjangkit Covid-19

Indoharian – ICMI Minta Tempat Ibadah Dievaluasi, Kok Bisa?

INDOHARIAN.COM – Ratusan masyarakat yang mengklaim berperan menjadi pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) daerah mengirim surat terbuka ke pemerintah terkait kebijakan tempat ibadah dievaluasi selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam surat yang salah satunya ditujukan untuk Presiden Joko Widodo dan Gubernur Anies Baswedan tersebut, mereka meminta pemerintah untuk menjaga tempat ibadah dievaluasi dan pencabutan keputusan tersebut untuk seluruh tempat ibadah dapat kembali digunakan.

Pemimpin ICMI Sulawesi Selatan, Haris Baginda, mengatakan tempat ibadah harusnya menjadi media yang menguatkan imunitas tubuh dan spirit perjuangan melawan penyebaran wabah pandemi Covid-19 di Indonesia.

Terkait kebijakan PSBB itu, memerlukan evaluasi dan pertimbangan pada hal penutupan tempat-tempat suci ibadah, seperti masjid dan tempat suci ibadah agama lainya yang diakui secara sah di Indonesia, katanya lewat keterangan tertulis, pada hari Senin (13/4).

Menurut Haris, pembatasan sosial pada tempat ibadah bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 serta sila ke-1 Pancasila. Dalam konstitusi dasar negara ini disebutkan, negara harusnya menjamin kemerdekaan penduduk dalam memeluk serta menjalankan keyakinan agamanya.

Oleh sebab itu, tempat ibadah harusnya tetap dapat digunakan secara efektif. Sebagai jalan keluar, pemerintah dapat menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan di sana, dan pelarangan hanya diberlakukan untuk masyarakat yang kondisi kesehatannya sedang terganggu.

Memerintahkan masyarakat yang kondisi kesehatannya terganggu atau tidak sehat untuk tidak melaksanakan ibadah pada tempat-tempat suci ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, ujarnya.

Haris berpendapat bahwa pembatasan sosial pada tempat ibadah merupakan upaya terstruktur dalam menjauhkan masyarakat dari agamanya. Selain hal tersebut, kebijakan tersebut juga merupakan penyesatan logika, seolah-olah masjid menjadi media rentan penularan wabah Covid-19.

Sebabnya, menurut dia, kebijakan tersebut berbahaya karena dapat mengakibatkan degradasi keimanan pada tengah masyarakat. Lagi pula, lanjutnya, pembatasan tersebut juga tidak menunjukkan ikhitiar penanganan Covid-19 yang seharusnya.

Itu merupakan logika pemikiran yang mensesatkan dan bukan bentuk ikhtiar untuk penanganan epidemi Virus Covid-19, yang pada akhirnya akan menjadi bencana degradasi keimanan dan keilmuan, ucapnya.

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah supaya segera mencabut pembatasan sosial pada tempat ibadah. Karena, tempat ibadah menurutnya dapat menjadi media meningkatkan imunitas tubuh dan melahirkan semangat perjuangan dalam menghadapi wabah corona di tengah masyarakat.

Dengan aturan setiap tempat-tempat suci ibadah itu, harus difasilitasi pemeriksaan kesehatan dan fasilitas lainnya yang menjadi kebijakan prosedural kesehatan dalam penanganan maupun pencegahan Covid-19, lanjutnya.

Sementara hal tersebut, Ketua Umum ICMI, Jimly Asshiddiqie mengaku tidak tahu menahu tentang surat terbuka yang diklaim dari ICMI tersebut. Namun, dia mengetahui nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut sebagai pengurus ICMI pada daerah tersebut.

Tempat ibadah dievaluasi, Itu semua orang ICMI. Saya kenal semuanya. Pada seluruh Indonesia banyak pengurus dan anggota ICMI, semua bebas dalam berbicara, kata dia lewat pesan singkat.

Sumber: CNNindonesia.com

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Tempat Ibadah Dievaluasi Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

« Previous Post

Arahan MUI Soal Ibadah Ramadhan, Ini Katanya

Next Post »

BMKG Soal Dentuman Misterius Jakarta, Ini Penjelasannya

Author: TRAVEL

Related Post