Demokrat Singgung Jokowi Yang Ingin Gibran Maju Pada Pilgub DKI 2024

Indoharian – Mengejutkan!!! Demokrat Singgung Jokowi Terkait Hal Ini…..

INDOHARIAN.COM – Partai Demokrat singgung Jokowi dan mempertanyakan langkah pemerintah yang mengubah sikap dari mendukung menjadi menolak pembahasan Rancangan Undang-undang mengenai Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demorkat Irwan mencurigai langkah itu diambil sebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menyiapkan putranya Gibran Rakabuming Raka agar maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024.

Gibran kini menjabat sebagai wali kota Solo setelah unggul dari pasangan calon independen di Pilkada 2020 lalu.

”Mungkinkah keputusan tersebut dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Sebab dirasa terlalu cepat bila Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022,” ucap Irwan, pada hari Kamis (11/2).

Menurut Irwan, sikap tak konsisten pemerintah serta DPR mengenai RUU Pemilu telah menimbulkan banyak pertanyaan pada tengah masyarakat. Pasalnya, pemerintah serta seluruh parpol pada DPR tak menolak keberadaan RUU Pemilu ketika dimasukkan pada dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR tersebut juga menilai kecurigaan bahwa pemerintah serta DPR hanya memikirkan kepentingan kekuasaan pada langkah menyetop pembahasan RUU Pemilu adalah hal yang sulit untuk dibantah.

”Apalagi revisi UU Pemilu tersebut kan sejatinya ialah kehendak seluruh fraksi pada parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu pada prolegnas prioritas 2020. Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan?” ujarnya.

Lebih lanjut, Irwan memastikan sikap Demokrat akan tetap konsisten mendorong pembahasan RUU Pemilu. Dia menegaskan partainya menolak Pilkada Serentak yang seharusnya digelar 2022 serta 2023 digeser menjadi 2024.

Sebelumnya, Jokowi meminta parpol pendukungnya mempertimbangkan secara baik untung atau rugi apabila penyelenggaraan pilkada mau dinormalisasi menjadi 2022 dan 2023 atau tetap 2024.

Arahan tersebut disampaikan ketika Jokowi mengumpulkan mantan jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin pada hari Kamis (28/1) lalu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 15 orang dari PDIP, PPP, Golkar, NasDem, PKB, serta Hanura.

Setelah itu, sikap sejumlah parpol pada Parlemen pun berubah. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan keputusan mengenai nasib RUU Pemilu pada daftar Prolegnas Prioritas 2021 akan diputuskan di masa sidang IV tahun sidang 2020-2021.

Demokrat singgung Jokowi “Oleh sebab itu, untuk ketegasan apakah dilanjut atau tak, pada masa sidang depan kita akan bicarakan lebih lanjut pada Bamus [Badan Musyawarah] pada penentuan Prolegnas Prirotas 2021. Di situ kita akan putuskan bersama-sama lanjut atau tidaknya,” ucapnya.

Keberadaan RUU Pemilu pada daftar Prolegnas Prioritas 2021 sudah menjadi polemik pada beberapa pekan terakhir. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah mengenai waktu penyelenggaraan pilkada.

Demokrat singgung Jokowi, Pada draf RUU Pemilu terakhir, penyelenggaraan pilkada akan dinormalisasi dari yang seharusnya digelar serentak dengan pileg serta pilpres pada 2024 menjadi ke 2022 dan 2023.

Sumber: Cnnindonesia

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Demokrat singgung Jokowi Indoharian news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

« Previous Post

Jokowi Soal Karantina Wilayah: Lockdown 1 Kota Buat Apa?

Next Post »

Aisha Weddings Melanggar UU Karena Promo Nikah Usia 12 Tahun

Author: TRAVEL

Related Post